Ticker

6/recent/ticker-posts

Potret Euforia Masyarakat Berwisata di Tengah Relaksasi PPKM


(Foto: Eraid)



Editor: Donni Andriawan S.

BOGOR, Bogor24.id -- Penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di banyak daerah di Indonesia yang salah satu bentuk relaksasinya adalah dengan mulai diizinkan bukanya tempat wisata, telah menimbulkan euforia yang luar biasa dari masyarakat. Ini terlihat dengan tingginya angka mobilitas.

Seperti di wilayah Kabupaten Bogor, tepatnya di kawasan wisata Puncak. Salah satu yang paling terlihat secara kasat mata adalah dengan membludaknya jumlah wisatawan yang hendak berlibur ke daerah di bagian selatan Kabupatan Bogor itu.

Sejak hari pertama akhir pekan (Jumat), kendaraan wisatawan dari wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek) mulai menyerbu kawasan wisata Puncak hingga Minggu. Didominasi kendaraan pribadi, mereka seolah berlomba untuk menjadi yang pertama tiba di sana. Entah menginap di hotel berbintang, hotel kelas melati, resort, vila, bungalow atau bahkan hanya sekadar one day trip.

Semua destinasi wisata, restoran, kafe hingga coffee shop dipenuhi wisatawan lokal Jadetabek. Seperti "balas dendam" lantaran selama ini "terkurung" dengan segala aturan dan kebijakan ketat PPKM, maka ketika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mulai memberikan sedikit kelonggaran langsung dimanfaatkan untuk refreshing.

Dampaknya sudah jelas, antrean panjang dan kemacetan kendaraan pun tak terhindarkan meski Pemkab Bogor bersama Polres Bogor telah menerapkan aturan pembatasan kendaraan melalui skema ganjil genap. Bahkan sampai diberlakukannya juga aturan lama berupa sistem satu arah (one way), sebagai upaya rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan yang terjadi di sepanjang jalur Puncak.

Meskipun pihak kepolisian berhasil memutar balik banyak kendaraan, namun sepertinya upaya tersebut belum mampu mengurai kepadatan dan kemacetan di kawasan wisata Puncak. Apalagi seperti diketahui, ada saja sejumlah oknum pengendara yang mengakalinya agar bisa terbebas dari pos penyekatan yang telah disiapkan seperti dengan memalsukan plat nomor kendaraannya.

Sama seperti banyak kekhawatiran para petinggi di negeri ini dan kepala daerah, bahwa dengan euforia berlebihan tersebut dikawatirkan akan menimbulkan kerumunan yang berujung pada kembali meningkatnya jumlah kasus positif Covid-19. Jangan sampai destinasi wisata menjadi titik klaster baru penyebaran virus mematikan itu.

Meskipun diklaim oleh para pengelola destinasi wisata, pengelola akomodasi dan pengelola tempat makan bahwa mereka telah menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat, namun sampai sejauh mana bentuk pengawasan dan implementasinya di lapangan. Terlebih bila jumlah pengunjung atau tamunya membludak, walau telah dilakukan pembatasan kapasitas. Mengingat pula tingkat kesadaran dan kedisiplinan maayarakat terhadap prokes.

Pasalnya, seperti diketahui bersama-sama bahwa masih kerap ditemui perilaku apatis dari masyarakat kita. Di antaranya dengan tidak menggunakan masker, kalaupun menggunakan namun tidak dengan benar, dan berkerumun. Contoh-contoh semacam itulah yang patut menjadi catatan dan perhatian dari para pemangku kepentingan dan pelaku pariwisata secara umum berikut turunannya, ini tidak lain agar relaksasi yang telah diberikan pemerintah tidak malah menjadi bumerang munculnya lonjakan kasus baru Covid-19 yang disebabkan implementasi aturan yang diabaikan.

Jika sudah begitu, bukan saja pemerintah yang akan kembali direpotkan dengan penanganannya. Tapi, masyarakat itu sendiri yang akan menanggung akibatnya. Misal dengan diterapkannya kembali pembatasan secara besar-besaran oleh pemerintah sebagai upaya untuk menekan laju penyebaran Covid-19 dan keterpurukan ekonomi yang semakin dalam lagi.

Posting Komentar

0 Komentar