Ticker

6/recent/ticker-posts

Bima Arya Berikan Catatan Sebelum PTM Digelar

(Foto: Prokompim Kota Bogor)



Penulis: Andri Budiman
Editor: Donni Andriawan S.

BOGOR KOTA, Bogor24.id -- Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto memberikan catatannya kepada pihak-pihak terkait sebelum benar-benar dilaksanakannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah. Hal ini disebabkan rentang panjangnya tanggung jawab terhadap hak-hak dasar anak untuk sehat dan mendapatkan pendidikan.

Catatan-catatan itu disampaikan Bima Arya saat sosialisasi rekomendasi terkait persiapan PTM terbatas dan vaksinasi pelajar dari hasil rapat koordinasi daerah (rakorda) yang digelar secara daring, Senin (13/9/2021).

"Saya titip kepada semua, terutama kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID) untuk bersama-sama berkolaborasi memastikan hak dasar anak terpenuhi. Paling tidak dalam catatan saya ada beberapa hal yang harus menjadi atensi kita, harus ada antisipasi ke depan, harus menyiapkan semua skenario terlepas dari situasi Covid-19 yang sudah melandai," papar Bima Arya.

Catatannya yang pertama, ingin memastikan apabila ada anak-anak yang terpapar Covid-19 maka mereka akan memperoleh perawatan yang layak, menjadi prioritas dan jangan sampai ada yang terabaikan atau tidak diperhatikan.

Kemudian yang kedua, ia meminta harus masuk ke langkah preventif agar anak tidak terpapar. Karena itu, edukasi dan sosialisasi terkait pola hidup sehat dan ancaman Covid-19 mutlak diperlukan.

"Ketiga, untuk menjamin hak dasar anak tadi maka kita harus punya database yang valid dan akurat terkait anak-anak yang terdampak secara ekonomi dan terdampak secara psikis, karena orangtuanya meninggal akibat Covid-19," imbuhnya.

Menurut Bima, hal pertama yang harus dipastikan yakni maksimalnya vaksinasi pelajar. Saat ini capaian vaksinasi pelajar sudah 70 persen di sekolah negeri dan swasta. Di pekan ini, Pemkot Bogor mengejar target 80 persen vaksinasi dosis pertama bagi pelajar.

Lantas yang kedua, dia mengingatkan untuk mengecek kembali daftar periksa di sekolah karena sudah cukup lama sejak uji coba.

Kemudian, lanjutnya, hal lain yang sangat penting yakni memastikan komite sekolah memberikan dukungan, komunikasi orangtua berjalan dengan baik, ada sarana atau kanal koordinasi yang efektif untuk bertukar informasi dan saling terbuka terkait kondisi setiap anak. Sebab, jika ada yang ditutupi akan menjadi persoalan besar.

"Nantinya ada kecamatan dan kelurahan yang ikut mengawasi lokasi sekolah, ada satgas mengawasi kerumunan di sekolah, tidak boleh ada anak-anak nongkrong di luar sekolah. Dishub mengawasi di transportasi publik tidak melanggar prokes, dan Diskop UMKM mengawasi tidak ada euforia anak-anak jajan di kantin. Kalau semua dipastikan siap bisa berjalan, karena sehat dan belajar itu target kita," katanya.

Dia kembali menegaskan, hak-hak dasar anak tidak mungkin terpenuhi tanpa berkolaborasi. Pasalnya, Pemkot Bogor tidak bisa hanya mengandalkan Dinkes dan Disdik. Tapi harus bersama-sama dengan KPAI, komite sekolah, pengelola sekolah dan berbagai pihak mengingat rentang tanggung jawab yang panjang.

Bima Arya juga menyinggung mengenai database yang harus valid dan akurat terkait anak-anak yang terdampak secara ekonomi dan terdampak secara psikis karena orangtuanya meninggal akibat Covid-19.

Sebab, masih kata Bima, data ini harus diperbaharui untuk mengetahui tingkatan dan kebutuhannya apa saja. Karena untuk menjamin memenuhi kebutuhan dasar mereka, bukan sekadar memberikan santunan atau sembako. Tapi memastikan tidak memiliki kendala psikologi.

"Hal ini tentu saja tidak bisa dilempar ke RT/RW Siaga. Tapi ke DP3A, Disdik, Dinkes untuk memastikan sampai ke aspek psikologis pendampingan. Kemudian kita fokus persiapan PTM, ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, walaupun banyak menerima aspirasi yang sudah tidak sabar untuk PTM, baik dari orangtua, anak-anak, sekolah, tapi tidak mungkin jalan dengan ceroboh karena ini memerlukan kolaborasi," pungkasnya.

Posting Komentar

0 Komentar