Ticker

6/recent/ticker-posts

Ketika Kawasan Pinggiran Luput Perhatian, PPKM Darurat Diabaikan

(Foto-foto: Andri Budiman/Bogor24.id)



Penulis: Andri Budiman
Editor: Donni Andriawan S

BOGOR KOTA, Bogor24.id -- Lima hari berjalannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Bogor sejak Sabtu (3/7/2021) lalu, rupanya tidak dipatuhi oleh seluruh warga termasuk para pelaku usaha.

Kendati di dalam PPKM Darurat itu kini dicantumkan sejumlah pengetatan seperti jam operasional tempat usaha yang hanya diperbolehkan hingga maksimal pukul 20.00 WIB, namun sangat banyak pelaku usaha yang masih membandel melewati waktu yang ditentukan bahkan hingga masih melayani makan di tempat tanpa aturan batasan jumlah pengunjung dan penerapan protokol kesehatan (prokes).

Pantauan Bogor24.id, Rabu (7/7/2021) malam, mulai dari kawasan Tajur, Wangun sampai di Ciawi yang berbatasaan dengan Kabupaten Bogor, kebanyakan pelanggaran jam operasional, batasan pengunjung dan jaga jarak serta tidak menggunakan masker ini dilakukan para pedagang makanan kaki lima yang umumnya menggunakan tenda-tenda.

Bahkan di beberapa tempat usaha itu terjadi kerumunan pengunjung yang sangat rentan terhadap terjadinya kembali lonjakan penyebaran Covid-19 di Kota Bogor yang kondisinya saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.

Warung-warung tenda seperti penjual pecel lele, sate dan beragam makanan-minuman tampak berjalan normal seolah pandemi telah berlalu. Hanya terhitung jumlah orang yang mengenakan masker dan menjaga jarak fisik.

Kondisi ini mestinya mendapatkan perhatian serius dari Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor jika tidak ingin terjadinya lonjakan gelombang baru kasus positif. Mengingat sudah kolapsnya rumah sakit dan tenaga kesehatan, minimnya ketersedian oksigen dan obat-obatan hingga kewalahannya para tenaga medis dan relawan yang telah berjuang mati-matian di garda terdepan.

Akan sia-sia semua usaha yang telah dilakukan Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor termasuk kucuran anggaran besar untuk melawan pandemi, jika tidak semua wilayah terawasi dengan baik dan merata. Sementara tingkat kesadaran, kedisplinan dan kepatuhan warga sangat rendah.

Perlu adanya tindakan tegas yang bisa memberikan shock therapy bagi setiap pelanggarnya. Bukan hanya sekadar pemberian sanksi secara administrasi, namun bisa dilakukan hukuman berupa sanksi sosial seperti dipekerjakan di pusat-pusat layanan kesehatan khususnya yang menangani pasien Covid-19.

Posting Komentar

0 Komentar