Ticker

6/recent/ticker-posts

Banyak Masalah, Pengembang Apartemen B-Residence Disomasi Konsumennya

Salah satu unit di Apartemen B-Residence. (Foto-foto: Istimewa)



Penulis: Andri Budiman
Editor: Donni Andriawan S.

BOGOR TENGAH, Bogor24.id -- Direktur PT Laksana Eka Marga selaku pengembang Apartemen B-Residence, Yan Cahyadi Mulianto diadukan ke jalur hukum lantaran diduga tersandung sejumlah kasus yang dinilai telah merugikan para konsumennya.

Ditempuhnya upaya hukum oleh para konsumen itu karena dari selesainya pembangunan sampai kini yang tak kunjung melakukan serah terima unit kepada konsumen yang telah melunasi kewajibannya hingga mengacuhkan sejumlah somasi yang menuntut pengembalian uang pembelian unit apartemen, tak kunjung dilakukan pihak pengembang.

Salah satu pihak pembeli unit di Apartemen B-Residence Deswaty Diningsih menuturkan, pihaknya melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Infitada pada 12 April 2021 lalu telah melayangkan surat somasi kepada Direktur PT Laksana Eka Marga selaku pengembang Apartemen B-Residence Yan Cahyadi Mulianto.

"Kami meminta konfirmasi sekaligus memberikan somasi berkaitan dengan wanprestasi kepada Yan Cahyadi Mulianto terkait pembelian satu unit apartemen di B-Residence sejak 2015 sampai dengan sekarang belum terealisasi. Bahkan terkesan tidak ada keseriusan dalam penyelesaiannya," tulis LBH Infitada dalam surat somasinya yang diterima Bogor24.id, Senin (14/6/2021).

LBH Infitada menyatakan, Deswaty telah melunasi kewajibannya secara bertahap hingga total pembayaran berjumlah Rp 422 juta pada 28 November 2017. Kendati demikian, dia tidak mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh pihak pengembang Apartemen B-Residence hingga empat tahun ini berlangsung tanpa itikad baik.

LBH Infitada juga menambahkan, bahwa kerugian kliennya bertambah lantaran bangunan Apartemen B-Residence telah beralih fungsi. Sebagaimana diketahui, fungsi dalam perizinan bangunan Apartemen B-Residence sebelumnya adalah hunian rumah susun. Namun dua tahun belakangan, di bangunan yang sama telah beroperasi Bigland Hotel & Convention.

"Sementara unit yang klien kami telah lunasi tak kunjung terwujud. Oleh karena itu, kami bakal telusuri hal ini kepada pihak yang berwenang," jelasnya.

Sementara itu nasib yang sama juga harus dirasakan konsumen lainnya. Yaitu pihak pengembang tak kunjung melakukan serah terima kunci unit apartemen meski konsumen telah melunasi kewajiban pembayarannya.

Bahkan beberapa konsumen malah mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari pihak pengembang ketika konsumen terus menanyakan kapan unit yang telah mereka lunasi pembeliannya dapat diserahterimakan untuk ditempati.

Ditempat terpisah, Direktur Eksekutif LBH Konsumen Jakarta, Zentoni mengaku, sudah mendengar keluhan konsumen Apartemen B-Residence. Ia pun meminta para pembeli segera melakukan somasi seperti yang sudah dilakukan Deswaty Diningsih.

"Saran saya segera gugat pihak pengembang ke Pengadilan Negeri Kota Bogor dan Pegadilan Niaga di Jakarta. Gugatannya perdata. Kenapa harus segera, saya yakin developer akan terus tidak serius dalam menyelesaikan kewajibannya jika para pembeli hanya melayangkan protes biasa," tegasnya.


Sementara Camat Bogor Tengah, Abdul Wahid menuturkan, jika dirinya juga mendapat tembusan surat somasi yang dilayangkan Deswaty kepada manajemen Apartemen B-Residence. Terkait hal ini, ia mengaku tak mau ikut campur lantaran itu persoalan internal B-Residence.

Soal ini, Wahid mengaku bakal mendalami informasi terkait dugaan alih fungsi bangunan yang dilakukan pihak B-Residence.

"Hari ini (Senin, 14 Juni 2021) saya dalami informasi ini. Sedangkan soal somasi, kami tidak akan masuk ke dalam persoalan itu dulu," ujarnya.

Ketika hal ini akan dikonfirmasi kepada kuasa hukum pengembang Apartemen B-Residence Yudhi Johan, yang bersangkutan tidak dapat dihubungi baik melalui pesan singkat maupun sambungan telepon.

Sekadar informasi, bahwa sejak awal pembangunannya pada medio 2013 lalu, Apartemen B-Residence yang berlokasi di Jalan Malabar, Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor terus diterpa masalah. Dari mulai protes penolakan pembangunan oleh warga RW 04, tak ada izin pembangunan apartemen, keluhan akses kendaraan serta telah mengganggu kenyamanan warga hingga kemudian izinnya dibekukan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya. (*)

Posting Komentar

0 Komentar