Ticker

6/recent/ticker-posts

Larangan Mudik Lokal, Kebijakan Pemerintah Membingungkan Masyarakat

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto (tengah) didampingi anggota DPRD FPKS Kota Bogor Angga Alan Surawijaya S dan Endah Purwanti saat sesi tanya jawab di acara temu media di Sekretariat DPD PKS Kota Bogor, Kebon Pedes, Tanah Sareal, Sabtu (8/5/2021). (Foto: M. Sopiyan/Bogor24.id)



Penulis: M. Sopiyan
Editor: Donni Andriawan S.

KEBON PEDES, Bogor24.id - Adanya kebijakan baru yang salah satu didalamnya soal larangan mudik lokal di kawasan aglomerasi, dikritik Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto.

Dia menilai perubahan yang kerap dilakukan pemerintah ketika kebijakan sudah berjalan itu membingungkan masyarakat. Maka, ia menyarankan sebaiknya sebelum mengeluarkan kebijakan agar pemerintah menyiapkan segala antisipasi dari kemungkinan yang terjadi.

"Maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana kebijakan yang sudah dibuat pemerintah pusat dan sudah dilaksanakan pemerintah daerah agar sebaiknya tidak berubah, kemudian betul-betul perlu disiapkan secara teknis. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan itu benar-benar dijalankan di lapangan dan tidak membingungkan masyarakat serta disiapkan segala antisipasi dari kemungkinan yang terjadi," kata Atang.

Wakil rakyat dari PKS itu berharap, kebijakan pemerintah ini jangan parsial. Artinya, ketika masyarakat dilarang mudik maka pintu masuk ke negara Indonesia juga harus dibatasi. Sementara yang sekarang terjadi adalah masih dibukanya pintu masuk ke negara Indonesia, bahkan dari beberapa negara yang selama ini turut menyumbang adanya varian baru covid-19.

"Semestinya kebijakan itu adil untuk semuanya dan kebijakan yang ada dipersiapkan dengan matang. Sehingga secara teknis bisa dilakukan dan tidak membingungkan masyarakat," tegas Atang.

Posting Komentar

0 Komentar